Jakarta. Pantautanjab.com -12 November 2026, Ketua Umum MASPERA : Associate Professor Agustianto Mingka,MA mengatakan di Jakarta.

Menurut Undang-Undang Reforma Agraria terbaru, No 10/2026, yang baru disahkan DPR RI, secara eksplisit memberikan perlindungan hukum dari tuntutan pidana maupun perdata kepada masyarakat yang mempertahankan hak atas tanahnya dalam pelaksanaan Reforma Agraria.
Dengan demikian, masyarakat Adat Dayak Agabag Desa Tau Baru, Kec. Tulin Onsoi Kab Nunukan, wajib mendapat perlindungan hukum berdasarkan UU Reforma Agraria Terbaru, tutur Ketua Umum MAS{ERA.
Berdasarkan UU Tersebut, Masyarakat Adat Dayak Agabag Desa Tau Baru, Kec. Tulin Onsoi Kab Nunukan wajib mendapat perlindungan hukum berdasarkan UU Reforma Agraria Terbaru.
Saya mengikuti pembahasan RUU Reforma Agraria tersebut di DPR-RI, pada awal September 2026 yang lalu, ujar pakar hukum kehutanan tersebut.
Pernyataan tersebut diungkapkan beliau terkait pemanggilan atau undangan klarifikasi dari Polda Kaltara tertanggal 11 November 2026 terhadap 9 orang masyarakat adat dayak desa Tau Baru Kec Tulin Onsoi yang diduga melakukan pencurian biasa. Menurut Agustianto, Masalah ini merupakan konflik agraria antara Masyarakat Adat Dayak Agabag Kec. Tulin Onsoi Kab Nunukan berhadapan dengan Perusahaan PT FAP AGRI yang diduga melakukan pelanggaran hukum berupa perluasan HGU secara illegal, yaitu menanam sawit di luar HGU, dan juga di hutan produksi, sebagaimana terlihat dengan jelas di peta. Tim MASPERA telah turun langsung ke Lokasi pada tgl 2 November 2026 dan melakukan pengukuran dengan drone dan pengambilan titik-titik kordinate.
Sekjen MASPERA Irmansyah sebagai ahli dan konsultan pemetaan kehutanan dari Jakarta bersama Tim Ahli dari Pascasarjana IPB Prodi Manajemen Kehutanan, langsung hadir di Lokasi, Desa Tau Baru, melakukan audit dan investigasi khusus.(seperti terlihat dalam video dan photo-photo)
Ketentuan perlindungan hukum bagi masyarakat adat ini sangat jelas dan secara substansi sesuai dengan harapan dan tuntutan Masyarakat Adat Indonesia, termasuk Masyarakat Adat Desa Tau Baru Kec Tulisan Onsoi berhadapan dengan Perusahaan PT FAP Agri.
Pasal paling penting adalah Pasal 35 ayat (1) huruf c
Perlindungan hukum dari tuntutan pidana dan perdata
Pasal 35 ayat (1) huruf c
Pemerintah memberikan jaminan perlindungan hukum dalam pelaksanaan Reforma Agraria meliputi: c. Subjek Reforma Agraria, pendamping masyarakat, dan Setiap Orang yang mempertahankan hak atas tanahnya tidak dapat dituntut secara pidana dan perdata.
Ini merupakan klausul perlindungan hukum yang paling kuat dalam UU Reforma Agraria tersebut.
Artinya, undang-undang secara eksplisit memberikan perlindungan dari tuntutan pidana maupun perdata kepada masyarakat yang mempertahankan hak atas tanahnya dalam pelaksanaan Reforma Agraria.
Maka Masyarakat Adat Dayak Agabag Desa Tau Baru, harus dilindungi demi Undang-Undang, dan tidak bisa dipidana atau tuntutan perdata, tutur Ketua Umum.
Ketentuan UU ini sangat relevan untuk masyarakat yang berkonflik dengan perusahaan Perkebunan PT FAP Agri, terutama dalam persoalan perluasan dan ekspansi sawit di luar HGU, maupun tumpang tindih HGU dan penguasaan tanah masyarakat adat.
Selanjutnya Pasal 38 ayat (5) dan (6) Undang-Undang Reforma Agraria Np 10/2026 tentang Larangan kriminalisasi masyarakat oleh pihak aparat hukum. Pasal ini menurut Dr Budi Abdullah, pengacara MASPERA dari LBH Iqtishad Justice juga sangat penting)
Bunyi redaksinya :
– Masyarakat yang berpartisipasi dalam Penyelenggaraan Reforma Agraria tidak boleh dikenai ancaman, intimidasi, kriminalisasi, kekerasan, diskriminasi, atau tindakan lain yang menghambat pelaksanaan hak partisipasinya.
Pasal 38 ayat (6) menyatakan:
– Pemerintah memberikan perlindungan kepada masyarakat, pelapor, saksi, dan pihak yang berpartisipasi dalam Penyelenggaraan Reforma Agraria dari tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (5).
Artinya:
– Menurut Undang-Undang yang Baru, Masyarakat tidak boleh dikriminalisasi karena berpartisipasi dalam penyelesaian konflik agrarian, seperti Masyarakat Adat Dayak agabak Desa Rau Baru.
– Masyarakat yang melaporkan pelanggaran agraria harus dilindungi.
– Saksi dan pendamping masyarakat juga mendapatkan perlindungan.
* Intimidasi dan kekerasan terhadap masyarakat dilarang.
Sementara itu Pasal 19 ayat (1) huruf b dan huruf d : tentang Tanah yang berkonflik dengan HGU Perusahaan.
Pasal Ini juga sangat relevan dengan persoalan perkebunan sawit FAP Agri yang berkonflik dengan Masyarakat Adat Desa Tau Baru
Terakhir, Pasal 19 ayat (1) huruf b memasukkan tanah konflik sebagai Objek Reforma Agraria (TORA). Ketentuan ini tidak saja terdapat dalam UU yang baru juga terdapat dalam Perpres No 62/2023.
Bunyi pasal 19 UU tersebut :
-Tanah masyarakat yang tumpang tindih dan/atau berkonflik dengan hak guna usaha, hak guna bangunan, hak pakai, hak pengelolaan, dan/atau perizinan berusaha, baik yang masih berlaku maupun yang sudah habis masa berlakunya,termasuk dalam TORA.
Kemudian huruf d memasukkan:
-Tanah hak guna usaha, hak guna bangunan, hak pakai, hak pengelolaan, perizinan berusaha yang melebihi batas maksimum dan/atau melebihi luas hak dan/atau perizinan yang diberikan.
Dengan demikian, apabila ditemukan perusahaan perkebunan:
– Menanam sawit di luar batas HGU.
– Menguasai tanah masyarakat tanpa dasar hak yang sah.
– Mengembangkan perkebunan melebihi luas HGU yang diberikan.
– Menggunakan HGU yang tumpang tindih dengan tanah masyarakat.
Maka persoalan tersebut dapat menjadi objek penyelesaian Reforma Agraria (TORA) berdasarkan Pasal 19, sepanjang memenuhi persyaratan yang ditentukan undang-undang. Dengan demikian Masyarakat adat Dayak agabag dapat menguasai berdasarkan persyaratan yang berlaku sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
Selanjutnya kita perlu mencermati, pasal 28 yang berisi Pengakuan terhadap konflik agraria antara masyarakat dan perusahaan
Pasal 28 ayat (1) mengatur bahwa konflik agraria yang ditangani Lembaga merupakan konflik akibat tumpang tindih tanah masyarakat dan/atau desa dengan hak atas tanah, kawasan hutan, atau perizinan berusaha lainnya.
Pasal 28 ayat (2) juga secara tegas menyebut konflik akibat ketidakadilan penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah antara masyarakat dengan badan usaha, badan hukum, dan/atau instansi pemerintah.
Ini berarti konflik masyarakat dengan perusahaan merupakan salah satu persoalan yang secara khusus diakui oleh UU Reforma Agraria.
Terakhir, pasal yang perlu diperhatikan penegak hukum adalah Pasal 13 huruf d tentang Penghentian sementara tindakan lapangan
Pasal 13 huruf d memberikan kewenangan kepada Lembaga (BRAN) untuk:
Meminta penghentian sementara tindakan lapangan yang bersifat kekerasan atau berpotensi menimbulkan kekerasan, baik oleh masyarakat maupun aparat keamanan, di lokasi Konflik Agraria, guna mencegah dan menghentikan eskalasi konflik kekerasan.
Ini penting sebagai dasar untuk meminta penghentian tindakan lapangan yang berpotensi memperburuk konflik.
MASPERA memberi kesimpulan dan Divisi Hukumnya menetapkan keharusan Perlindungan Hukum Bagi Masyarakat Adat Dayak AGABAG, Desa Tau Baru, Kecamatan Onsoi, Kabupaten Nunukan.
Sumber ketua umum (Maspera)

